Kalau hendak Didukung jadi Capres 2024 Datang Baik-baik menuju SBY Tak Perlu Kudeta Andi Mallarangeng
Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menentang keras upaya Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko yang ingin mendongkel kepemimpinan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Andi menegaskan, Moeldoko tidak akan bisa menjadi Ketua Umum di Partai Demokrat karena bukan anggota. "Dia (Moeldoko) ingin menjadi ketua umum, tapi nggak bisa karena bukan kader."
"Ketua umum itu harus punya kartu anggota," kata Andi, dikutip dari kanal Youtube Radio Smart FM, Sabtu (6/2/2021). Menurut informasi yang diperoleh Andi, Moeldoko ingin menunggangi Demokrat untuk melancarkan aksinya menjadi bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun, Andi menyebut upaya yang dilakukan oleh mantan Panglima TNI itu salah besar.
Seharusnya, lanjut Andi, Moeldoko bisa datang secara baik baik kepada Susilo Bambang Yudhoyono tanpa perlu upaya kudeta. "Kalau memang mau (didukung jadi Capres di Pilpres 2024) datang baik baik ke Pak SBY." "(Bilang) mau didukung untuk (Pilpres) 2024 kan begitu."
"Bahkan boleh datang ke partai mana saja minta didukung. Kalau melakukan begini (kudeta) kan pasti kita lawan," ungkap Andi. Kendati tidak mungkin menjadi Ketua Umum, Andi menyebut kudeta yang dilakukan oleh Moeldoko tidak dibenarkan. Sebab, kudeta itu merupakan bentuk peninggalan politik masa lalu yang seharusnya dikubur dalam dalam.
"Persoalannya ini ada elemen kekuasaan, dia pikir dengan kekuasaan dan uang dia mau merecoki partai orang lain." "Lalu terjadi pergolakan dan dia mau masuk ke situ, ini kan mekanisme orde baru dulu." "Apakah kita mau kembali ke era seperti itu?" ungkap Andi.
Sebelumnya diketahui, Andi Mallarangeng membenarkan soal isu pengambilalihan kekuasaan atau kudeta di tubuh Demokrat. Ia pun menyinggung Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Moeldoko menjadi 'dalang' di balik isu kudeta itu. Namun, upaya yang dilakukan oleh Moeldoko tak berhasil lantaran beberapa kader partai yang ditemui mengadu kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Andi menyebut, beberapa kader yang ditemui oleh mantan Panglima TNI itu awalnya dijanjikan penyaluran bantuan bencana. "Delapan orang datang ke DPP lapor kepada Ketum. Ketum semalam kami habis ditemui Pak Moeldoko di sebuah hotel di Kuningan. Katanya kita mau dikasih penyaluran bantuan bencana." "Tapi sampai di Jakarta kemudian yang dibicarakan urusan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat, yang intinya, Pak Moeldoko siap menjadi Ketum Demokrat."
"Dan sudah mempersiapkan untuk merebut 360 DPC dan DPD lalu kemudian masing masing dijanjikan uang," ujar Andi, dikutip dari akun Youtube Radio Smart FM, Sabtu (6/2/2021). Kemudian, pengaduan para kader itu langsung dibuatkan berita acara oleh AHY. "Tapi kemudian ketahuan, karena pulangnya langsung menghubungi Ketum dan semua kesaksian mereka diberita acarakan."
"Tidak ada angin tidak ada hujan, yang begini tidak bisa ya dibiarkan," kata Andi. Andi menuturkan, aksi yang dilakukan oleh Moeldoko tidak bisa dibiarkan. Terlebih, praktik praktik tersebut seperti peninggalan politik masa lalu yang telah dikubur dalam dalam.
"Ini tidak bisa dibiarkan karena ini praktik praktik gaya lama, secara orde baru itu adalah sejarah pengambilalihan." "Atau intervensi kepada partai partai politik orang lain untuk kepentingan kekuasaan dan uang," terang Andi. Terkait bantahan Moeldoko, mantan Jubir Presiden SBY ini mengaku heran.
Lantaran alasan Moeldoko yang menyebut hanya 'ngopi biasa' saat bertemu dengan kader Partai Demokrat dinilai tidak masuk akal. "Ngopi ngopi kok di kamar hotel, kalau soal urusan bencana mestinya di kantor beliau secara resmi. Ini di kamar hotel sembunyi sembunyi." "Kalau orang ngopi ngopi dengan teman akrab, itu baru bisa dipahami. Tapi kalau ngopi dengan orang yang tidak dikenal apanya yang ngopi ngopi, kan Ini offside."
"Bukan hanya offside tapi kartu merah. Ini kartu merah kalau sepakbola, harus out (keluar)," tegas Andi.
