Presiden Tugaskan Jajaran Kementerian Tetap Kerja Siapkan Vaksin di Liburan Tahun Baru

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada jajaran kementerian terkait untuk mempersiapkan vaksin di penghujung 2020 dan awal 2021. Hal tersebut disampaikan Budi saat menyambut kedatangan 1,8 juta vaksin Sinovac tahap 2, di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Kamis, (31/12/2020. "Pak Presiden menugaskan kami di pemerintahan untuk selama liburan tahun baru ini untuk terus bekerja keras memastikan bahwa program vaksinasi nasional bisa dijalankan dengan sebaik baiknya melayani seluruh masyarakat," kata Budi.

Sejak Presiden memutuskan rencana program vaksinasi pada Senin lalu, pihaknya kata Budi terus melakukan persiapan baik itu pengadaan vaksin maupun proses vaksinasinya. "Kami langsung tidak hentinya terus bekerja, pemerintah terus bekerja tidak kenal siang dan malam hari libur maupun hari kerja," katanya. Budi mengatakan selain mendatangkan vaksin Sinovac asal China, pemerintah mendatangkan sejumlah vaksin lainnya.

Diantaranya yakni Novovax, Astrazeneca, dan Pfizer melalui skema bilateral. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengadaan vaksin melalui jalur kerjasama multilateral. "Hari Rabu kemarin Bio Farma sudah menandatangani perjanjian pemesanan 50 juta vaksin dari Astrazeneca dan Novavax, keduanya berasal dari Inggris dan juga Amerika, dan hari ini kita menyaksikan bersama datangnya batch kedua dari vaksin sinovac ke Indonesia," katanya. Budi berharap dengan tibanya vaksin di Indonesia maka, program vaksinasi akan cepat dilakukan kepada para tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan penanganan Covid 19.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (Itagi) untuk rencana vaksinasi Covid 19 pada 2021 mendatang. Itagi adalah badan independen yang memberikan advice atau masukan kepada Menteri Kesehatan terkait dengan program vaksinasi. "Badan independen ini ada di setiap level. Contohnya di WHO ada juga ada Badan Independen untuk imunisasi yang namanya SAGE.

Kita berdiskusi dengan mereka," kata Budi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (29/12/2020). Dari hasil konsultasi dengan Itagi tersebut pemerintah menurut Budi memutuskan bahwa vaksinasi tahap pertama akan diberikan kepada 1,3 juta petugas kesehatan yang tersebar di 34 Provinsi. "Tahap kedua kita berikan ke petugas publik. Ini sekitar 17,4 juta orang. Kemudian tahap selanjutnya, masyarakat Lansia, di atas 60 tahun yang jumlahnya sekitar 21,5 juta orang," kata dia.

Setelah tahap pertama dan kedua selesai menurut Budi, maka vaksin akan diberikan kepada masyarakat umum. Pemberian vaksin Covid 19 tahap pertama bagi petugas kesehatan menurut Budi dilakukan seluruh negara. "Mengapa? (tenaga kesehatan) ini adalah garda terdepan, orang orang yang paling penting di masa pandemi krisis Covid 19. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali konsisten yang dilakukan di Inggris, Amerika, semua negara bahwa tenaga kesehatan merupakan prioritas pertama yang akan kita vaksin," katanya. Untuk tahapan ke dua, kebijakan setiap negara menurutnya berbeda beda. Ada yang mengurutkannya berdasarkan umur dan ada juga berdasarkan aktivitas pekerjaan.

"Di kita public workers dulu. Mengapa? Karena memang kita membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa vaksin yang bisa digunakan nanti bisa berlaku untuk usia di atas 60 tahun," kata dia. Menkes memastikan bahwa vaksinasi tahap pertama dan selanjutnya akan diberikan apabila telah keluar izin penggunaan darurat atau Emergency used authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). "Karena kita percaya sekali bahwa data science itu menjadi pegangan kita, BPOM sudah bekerja sama baik dengan Kementerian Kesehatan," pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *